Sambil Meneteskan Air Mata, Megawati Menerima Doktor HC di Korsel

Ibu Megawati

Presiden Kelima RI, Diah Permata Megawati Soekarno Putri dianugerahi Doktor HC keenam, yang kali ini di bidang ekonomi oleh Mokpo National University Korsel. Sambil meneteskan air mata, ia memaparkan ide-idenya tentang demokrasi ekonomi.

Dalam sebuah sidang terbuka sore ini (16/11/17) di kota Mokpo, Megawati menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah sebuah jalan untuk mencapai Trisakti, yakni bangsa yang berdaulat dalam politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berbagai perkembangan sosial politik dan ekonomi dunia belakangan ini, memberikan bukti bahwa Pancasila merupakan konsep yang tepat.

Mega, antara lain, mengajak merenungkan problem multidimensi yang lahir akibat globalisasi dan pasar bebas. Dampak praktek dumping dalam sektor pangan misalnya, maka kedaulatan pangan negara-negara berkembang terus digerogoti dengan praktek "siasat harga" komoditi impor yang di bawah harga normal produk domestik.

Efek dominonya adalah, daya beli rakyat menurun, lapangan pekerjaan berkurang, deindustrialisasi, dan pada titik tertentu akan mengguncang stabiitas ekonomi dan politik negara.

“Dengan tegas saya menolak praktek dumping. Free trade bukan berarti menciptakan predator perdagangan internasional. Wajib hukumnya di dalam free trade ada fair trade. Sampai kapan pun posisi politik saya akan tetap sama, terutama dalam menyangkut kedaulatan pangan setiap bangsa. Isu pangan tidak boleh sekedar diartikan sebagai ketahanan pangan yang diukur dengan "asal pangan tersedia di pasar,” katanya.
 
Soal pangan dinilainya soal keberlangsungan hidup suatu bangsa, dari mulai hidup dan kehidupan petani, kedaulatan atas air, tanah, dan energi, hingga bagaimana pangan didistribusikan kepada seluruh rakyat dengan aman, murah dan cepat. Kedaulatan pangan berarti kemandirian (selfsuffiency) pangan, melalui kemampuan pemenuhan pangan yang pertama kali harus berasal dari dalam negeri sendiri (selfsupporting).

Tentunya, semua itu, dengan tidak mengabaikan kerjasama yang setara, saling menghormati dan saling menguntungkan dengan bangsa lain. Praktek-praktek ekspansi ekonomi yang tidak adil di abad 21 dinilai telah melahirkan gerakan-gerakan transnasional.
 
“Menurut saya, relasi dan interaksi yang melibatkan rakyat lintas negara dalam berbagai kriminalitas internasional, bukan suatu gerakan antitesa seperti yang dilakukakan para pendiri bangsa. Hal-hal tersebut justru merupakan anak kandung dari praktek-praktek penjajahan politik dan ekonomi. Tindakan mereka jelas bukan merupakan praktek demokrasi politik dan ekonomi Pancasila. Kejahatan terhadap kemanusiaan, apapun bentuknya, bukan suatu antitesa dari ketidakadilan,” katanya.
 
Suatu antitesa terhadap kesewenang-wenangan haruslah berwujud gerakan enlightment, suatu jalan pembebasan, bukan gerakan yang menyeret manusia pada "peradaban dark edge".

Mega mengaku, demokrasi Pancasila telah membimbingnya untuk terus menyuarakan perdamaian dunia. Karena itu pula, ia tidak akan menyerah untuk terus terlibat dalam upaya mencari penyelesaian konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ia menyatakan menentang pihak mana pun yang memanfaatkan situasi di kedua negara dengan memperuncing perseteruan.
 
“Pilihan saya tidak akan pernah berubah. Saya memilih bersama dengan rakyat Korea Selatan dan Korea Utara untuk terus mengupayakan perdamaian kedua negara. Saya pun selalu katakan, kalian sesungguhnya bersaudara, satu rumpun. Kita harus meyakini, selalu ada jalan keluar jika kita memilih jalan dan cara damai dalam menyelesaikan konflik dan sengketa,” ujarnya sambil meneteskan airmata.
 
“Semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi dan menjadikan kita sebagai bagian dari warga dunia yang terus memperjuangkan perdamaian abadi, keadilan dan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.

Dubes RI untuk Korsel, Umar Hadi yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan syukur kepada Allah dan lega. Menurutnya, pemberian gelar ini merupakan salah satu bukti pengakuan Korsel atas ide-ide besar bangsa Indonesia. ()

 

Indonesian Embassy Seoul © 2014